Selain itu, semua orang pasti setuju dengan tingginya harga BBM tersebut menimbulkan efek terhadap harga barang kebutuhan pokok akan terus merangkak naik, biaya transportasi menjadi mahal hingga banyak masyarakat yang kehidupannya akan menyentuh garis kemiskinan. Itu semua yang ada di bayangan kita.
Sehingga wajar saja jika setiap ada kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, pastilah rentetan aksi penolakan dan unjuk rasa masyarakat bermunculan di semua daerah.
Tapi tahukah anda, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah ternyata kurang tepat sasaran dan jauh dari rasa keadilan. Kok bisa?. Kondisi dilapangan menunjukkan subsidi BBM dan listrik yang diberikan pemerintah tenyata banyak dinikmati oleh golongan masyarakat mampu. Penelitian Bank Dunia pun menunjukkan 77% alokasi subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh Masyarakat dengan penghasilan tinggi per bulannya.
Bayangkan, kalau 77 % dana subsidi BBM pada APBN sebesar Rp 193, 8 triliun atau setara dengan Rp 150 triliun yang tidak tepat sasaran tersebut digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, maka akan lebih mensejahterakan masyarakat.
Andai saja anggaran sebesar itu dialihkan untuk program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini hanya menerima alokasi Rp. 2.8 triliun atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan sebesar 8 triliun hingga PNPM Perkotaan yang cuma Rp 1,7 triliun. Bisa juga program tersebut dialokasikan untuk layanan kesehatan murah dan kesejahteraan sosial terutama dalam membangun infrastruktur dasar.
Andai saja lagi program ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, akan ada 29.6 juta jiwa yang selama ini masuk dalam kategori keluarga miskin menjadi lebih sejahtera. Mungkin program ini akan jauh lebih berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu.
Andai saja kesejahteraan masyarakat sudah tinggi, tidak perlu lagi ada kecemasan kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau biaya transportasi yang mahal sehingga masalah ini mampu dihadapi oleh masyarakat dengan sebuah senyuman.
Andai saja infrastruktur dapat dibangun dengan lebih baik, pemborosan BBM bukanlah masalah klasik lagi, kemacetan dimana-mana sudah bukan permasalahan utama hingga banjir pun bukan sesuatu yang menakutkan. Semua masyarakat akan hidup dengan tenang.
Andai saja dari dulu BBM tidak disubsidi, pemerintah tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan defisit neraca perdagangan yang baru pertama kalinya terjadi selama 50 tahun terakhir serta defisit anggaran yang sangat besar.
Andai saja semua ini terwujud, maka masyarakat akan dengan sukarela membayar pajak. Dana alokasi BBM bersubsidi yang kurang tepat sasaran dan jauh dari rasa keadilan telah sukses dialihkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Itulah hakekat pajak yang sebenarnya. Pajak yang Anda bayar untuk subsidi yang tepat sasaran dan memakmurkan rakyat.
Dan andai saja ini semua bukan andai-andai, tetapi kenyataan.....
(Di copy dari tetangga sebelah)
Powered by Telkomsel BlackBerry®